Tayang Besok, Benarkah Penayangan Merah Putih: One for All Dibatalkan?
- Ketua BPI mendukung pembatalan film Merah Putih: One for All
- BPI tidak memiliki wewenang untuk membatalkan penayangan film
- Perlunya diskusi dengan industri perfilman Indonesia untuk perbaiki regulasi bioskop
Jelang penayangan film Merah Putih: One for All tanggal 14 Agustus 2025 besok, beredar kabar bahwa film tersebut batal rilis di bioskop Indonesia.
Pasalnya, kritik negatif terhadap film ini terus menggema di jagat media sosial. Gerakan boikot film tersebut juga menggelora dari netizen ke netizen.
Kualitas buruk dari film animasi tersebut, juga komunikasi buruk dari produser Merah Putih: One for All, membuat film ini berada di ambang pembatalan.
Apa fakta sebenarnya dari keadaan ini? Apakah benar penayangan film Merah Putih: All for One akan dibatalkan?
1. Ketua BPI dukung pembatalan film Merah Putih: One for All
Rumor ini berasal dari wawancara Medcom bersama Ketua Badan Perfilman Indonesia (BPI) Gunawan Paggaru. Dalam wawancara tersebut, beliau mendukung pembatalan penayangan film Merah Putih: One for All.
“Saya setuju. Lebih baik dibatalkan supaya kita dapat pelajaran banyak. Dan itu berbahaya buat XXI (bioskop),” kata Gunawan.
Narasi inilah yang nampaknya salah ditangkap oleh netizen, sehingga beredar narasi bahwa film tersebut resmi dibatalkan penayangannya.
Lebih lanjut, Gunawan beralasan jika film dengan kualitas seperti Merah Putih: One for All ditayangkan di bioskop Indonesia, itu akan merugikan jaringan bioskop yang menayangkannya.
“Yang menjadi masalah kalau tiba-tiba yang satu filmnya tidak layak, terus (penonton) tidak ikut antre, ini kan bermasalah. Di dalam distribusi kita jadi nggak beres. Jadi, nggak beres aturannya apa yang dipakai,” paparnya.
2. BPI tidak bisa membatalkan penayangan film
Sampai artikel ini ditulis, belum ada pengumuman terkait pembatalan penayangan film Merah Putih: One for All. Film tersebut seharusnya tetap tayang sesuai rencana tanggal 14 Agustus 2025, kecuali jika ada pengumuman pembatalan resmi.
Selain itu Gunawan menjelaskan pihak BPI tidak bisa membatalkan penayangan film, karena wewenang tersebut ada di tangan pihak bioskop yang menayangkannya.
“Bioskop bisa beralasan, ‘Ya, terserah gue, dong, gue yang punya.’ Dan kita tidak bisa paksa itu," jelas Gunawan.
"Tidak ada aturan untuk bisa memaksa mereka untuk tidak memutar yang mana, memutar yang mana. Itu decision-nya di mereka,” sambungnya.
Karena itu, bagi Gunawan perlu bagi pemerintah untuk membuka diskusi dengan industri perfilman Indonesia, untuk memperbaiki regulasi yang sudah ada agar bioskop menayangkan film-film Indonesia berkualitas pantas.
